Mencermati masa depan Inalum

Bisnis Indonesia - Senin, 14/06/2010

Di Sumatra Utara terdapat Sungai Asahan yang mengalirkan air Danau Toba dengan potensi besar listrik tenaga air. Pemerintah Hindia Belanda pernah berusaha memanfaatkan potensi Sungai Asahan tapi tidak berhasil.

Hingga saat ini ada dua pembangkit listrik yang sudah dibangun. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Asahan I sedang dalam penyelesaian dan akan beroperasi tidak lama lagi. Asahan II adalah PLTA yang memasok listrik untuk pabrik aluminium PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Menyusul adalah PLTA Asahan III yang akan ditangani oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan dukungan pendanaan dari Jepang.

Inalum merupakan monumen kerja sama bisnis Indonesia dan Jepang yang menghasilkan aluminium batangan dengan pasokan listrik dari Asahan II. Proyek itu dimulai pada 1972, yaitu saat Nippon Koei menawarkan studi kelayakan Asahan II untuk pabrik peleburan aluminium. Pada 1975 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) ditandatangani, dan pada 1976 dibentuklah PT Inalum, patungan Indonesia dan Jepang dengan komposisi saham 10% : 90%. Pada 1978 komposisi saham berubah menjadi 25% : 75%, dan sejak 1987 hingga sekarang komposisi sahamnya 41,13% : 56,87%.

Pada 2013 kontrak kerja sama Inalum akan berakhir. Meskipun masih cukup lama, tapi pengambilalihan saham Jepang di Inalum sudah menjadi pembicaraan hangat baik di Jakarta maupun di Sumatra Utara. Menurut keterangan pejabat Otorita Asahan kepada media cetak, total aset Inalum pada 2009 tercatat sekitar Rp45 triliun.

Jepang sudah mengajukan proposal perpanjangan kerja sama, dan pemerintah pusat akan memutuskannya pada Oktober 2010. Ada dua opsi yang akan dibawa ke meja perundingan, yaitu kontrak tidak diperpanjang atau kontrak diperpanjang. Opini publik yang berkembang meminta Indonesia harus mengambil alih seluruh saham Inalum. Di Sumut berkembang aspirasi bahwa daerah mesti ikut memiliki saham PT Inalum.

Bersamaan dengan berita panas pengambilalihan saham Jepang di Inalum, muncul berita lain yang sama hangatnya. Pertama, setelah PLTA Asahan I yang dikerjakan China hampir selesai, muncul berita bahwa belum ada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan DPR meminta ditunda pengoperasiannya. Masyarakat pun terheran-heran, kenapa setelah siap beroperasi, baru Amdal dihebohkan.

Kedua, adalah berita yang menuding Pemerintah Provinsi Sumut memperlambat izin PT PLN yang akan kerja sama dengan Jepang membangun PLTA Asahan III. Pemprov Sumut sudah sejak lama menjajaki kerja sama dengan swasta China untuk membangun PLTA Asahan III. Kepercayaan Pemda kepada China menguat setelah melihat pembangunan PLTA Asahan I dengan ongkos pembangunan yang dianggap irit.

Sementara itu masyarakat terus mendesak supaya segera membangun PLTA Asahan III untuk mengatasi krisis listrik yang berkepanjangan di Sumut. Tarik-menarik antara Pemprov dan PT PLN sempat memuncak.

Gubernur Syamsul Arifin 'melunak' dengan syarat listrik yang dihasilkan Asahan III harus untuk masyarakat Sumut.

Dirut PLN Dahlan Iskan pun mengakui bahwa listrik dari PLTA Asahan III bukan untuk memenuhi kebutuhan listrik Inalum yang berencana meningkatkan kapasitas produksi.

Punya konsekuensi

Gambaran di atas akan memengaruhi rencana pengambilalihan saham Inalum. Kedua opsi (kontrak diperpanjang atau tidak) sama-sama mempunyai konsekuensi membayar saham Jepang. Jadi istilah dan substansinya bukan menerima dividen melainkan membayar saham dalam hitungan triliunan rupiah. Jika kelak ada keuntungan atau laba, mungkin RUPS bisa memutuskan untuk melakukan pembagian dividen.

Jika Indonesia memilih opsi tidak memperpanjang kontrak, pemerintah (pusat dan daerah) harus membayar saham Jepang yang 58,87% atau sekitar Rp26,5 triliun. Bisa diperoleh melalui pasar modal dengan strategic sales, dan/atau menggunakan APBN/APBD. Namun, ada kemungkinan publik menolak karena masih banyak pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang lebih mendesak.

Jika kontrak diperpanjang dan Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas, perundingan akan mengubah komposisi kepemilikan saham. Dengan asumsi total aset Rp45 triliun dan Jepang bersedia dengan komposisi 51% : 49%, Indonesia harus membayar 9,87% setara dengan Rp4,44 triliun.

Dilihat dari kepentingan Jepang dan kemampuan Indonesia membayar, opsi tersebut sangat mungkin dilaksanakan. Pemerintah pusat bisa memberi peluang bagi pemerintah dan swasta daerah ikut memiliki saham. Misalnya pusat membayar 40% atau Rp1,78 triliun, dan daerah Rp2,66 triliun atau setara 5,92% saham. Dengan kata lain, tampaknya pemerintah akan memilih opsi perpanjangan kontrak dengan saham mayoritas.

Namun, opsi tersebut bukan dalam konteks penambahan pasokan listrik bagi masyarakat di Sumut. Apalagi kalau listrik PLTA Asahan I dan PLTA Asahan III yang akan dibangun PT PLN bersama Jepang adalah untuk menambah kapasitas produksi Inalum.

Dengan proposal perpanjangan kontrak Inalum (PLTA Asahan II) dan minat Jepang masuk ke PLTA Asahan III, jelas dalam rangka meningkatkan kapasitas Inalum. Sebaliknya, jika listrik Sungai Asahan diharapkan menambah pasokan listrik untuk masyarakat luas, opsi tidak memperpanjang kontrak merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat Sumut.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masa depan Inalum masih panjang dan akan berkembang. Harapan penambahan arus listrik bagi masyarakat Sumut adalah PLTA Asahan I yang terlambat beroperasi karena Amdal. Pembicaraan perpanjangan kontrak Inalum harus dipisahkan dari kebutuhan penambahan arus bagi rakyat. Hal ini perlu digarisbawahi supaya kelak tidak ada yang terkecoh dan menjadi pemicu ketidaksenangan terhadap Inalum.

Oleh Jhon Tafbu Ritonga
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara

Indonesia’s position in the global economy

Apriadi Gunawan | Mon, 12/21/2009 11:35 AM | Review and Outlook

The financial crisis of 2008 has had an extensive impact on the global economy, including Indonesia’s. What are our chances of weathering the fallout and emerging unscathed from the crisis? The following are excerpts from an interview between The Jakarta Post’s Apriadi Gunawan and North Sumatra University School of Economics dean Jhon Tafbu Ritonga, in Medan recently.

Question : On the global economic map, where is Indonesia?

Answer : Indonesia’s 2008 GDP indicates that we rank 19th. But our per capita income is only 107th. With the world’s fourth-largest population, we are among the big 20.

We should take a look at China with its GDP of US$4.3 trillion, Brazil’s $1.6 trillion and India’s $1.2 trillion. Moreover, China in the last three decades, with per capita income of $3,300, has secured 96th place. Brazil earns $8,400 per capita, making it 54th, and India $1,100, ranking 131st.

With our natural resources as an agricultural country, Indonesia has 10 highly prized commodities, including coconuts, palm oil, natural rubber, rice, vanilla, cacao and coffee.

Sadly, all their prices are determined by world traders or buyers, making our position weak on the global economic map despite other countries’ demand for the commodities.

Although we lag behind China, Brazil and India, Indonesia has an unchallenged future advantage, i.e. comparative advantage. And we have the potential to excel in competitive advantage if economic management is properly conducted.

Is Indonesia’s economic development already on the right track?

In view of such a position and the domestic economic structure, we are optimistic the country will survive.

But in order to win competition, it takes time. Our nation is getting weaker in competition. Inefficiency remains high. Competitiveness has declined in rank from 37th in 1999 to 54th in 2009. We have lost.

Our economic development was once on the right track. The period of 1969-1994 should be seen as successful, leading to Indonesia’s status as an economic miracle in Asia.

We were praised like China has been lauded over this past decade. But we neglected institutional and democratic development. Human resources promotion was also slow.

Our momentum of reform and democratization was actually by accident, triggered by the monetary crisis of 1997/1998. There was no grand strategy for our reform. It was trial and error. The outcome is what we witness today, a crawl filled with hesitation.

What are the basic issues facing the Indonesian economy?

There are so many issues in nearly all aspects, but they boil down to inefficient, unproductive economic management. So far their solution hasn’t been focused either.

We are behind in infrastructure as far as rural areas go. Village roads built by the standards of the 1970s can no longer bear local economic conditions of the 2000s. All of them are damaged, resulting in high transportation costs.

Vehicles are blamed, while it’s a consequence of construction during the New Order period. Formerly no six-wheel trucks entered villages, only two-wheel and four-wheel motor vehicles. Now it’s impossible to carry oil palms with these vehicles, so six-wheel trucks are used, but the roads belong to the 1970 criteria, making the load too big to bear.

At present, maintenance is left to all regions in the name of autonomy. In fact, in terms of revenues (import duties and excise), such as Rp 100 million per truck for the central government and Rp 3 million in motor vehicle tax for a region a year, in 10 years it becomes Rp 30 million, which is all for the region to widen, lengthen and maintain its roads. It’s surely insufficient, making infrastructure damaged. No new roads are built.

What will Indonesia’s economic strength in the future be?

It lies in natural resources and workers of a productive age. Psychologically our nation is optimistic. When I travel by air, I notice the green expanses of the country.

We are a producer of oxygen. But we are scared by the warning against global warming, which daunts us, while with our 138 million hectares of forests, our oil palm plantations only cover 8 million hectares, or 5 percent. Our NGOs also lambaste oil palm planting as a source of people’s livelihood.

When I visit regions, I look at the vegetation along the roads, comprising crops that yield food and renewable energy. There’s cacao, mangoes, guava, langsat, oil palms and rubber trees. It’s great to see them.

That’s our future. They key word is management. It means knowledge and needs management. It’s got to be solved with economics and technological innovations.

Has Indonesia realized strategic steps to achieve the target of national economic development?

Since the 1998 reform, not much has been properly and seriously carried out yet. Even the objective of national economic development is no longer clear and focused like it was in the first 25 years, with its target to reach a takeoff as formulated by W.W. Rostow, specifying clear economic criteria.

Negative elements like discrepancies were corrected with the eight paths of equity.

To promote growth and equity, for instance, there was the transmigration program under the pattern of nucleus and smallholder estates, or PIR. For local communities there were export crop rehabilitation schemes besides the PIR. Presidential-aid elementary schools and public health clinics were set up in villages.

Now Indonesia has become a major producer of palm oil and rubber. Children go to school in remote areas and people get treatments in local clinics. The problem is that there’s no further quality enhancement.

Has economic reform progressed far in the Indonesian context?

Economic reform is moving like a snail, very slowly. The Constitution has been amended but there are minimum follow-ups and no proper responses to global dynamics. In business competition, there is the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), which works well. But national economic efficiency is not yet apparent, corruption eradication has had no effect on efficiency, and our competitiveness has dropped from 37th worldwide to 54th. While one embezzler is jailed, a thousand commit corruption, and a million others are contriving new modes.

Natural wealth like mines and plantations are given up to the private sector. Concession holders have turned into virtual kings of crude palm oil. Rice paddies are falling into the hands of industrial, real estate and property conglomerates. Fairly good reform has taken place in the banking sector.

What economic priorities should Indonesia develop, especially in 2010?

We earlier discussed strategic medium-term priorities. For 2010, the focus should be on farmers, in this case seedling and fertilizer procurement. This should no longer be an annual program in 2011.

For non-agricultural sectors like micro and small businesses, fuel prices have to be controlled so as not to raise production costs. The government can introduce pilot projects to transform micro units into small ones, and small businesses into medium ones. For medium and large businesses, lending rates and the business climate should be favorable.

What are the considerations for these priority sectors?

Farmers, micro and small units constitute an issue that can directly affect production. It involves half of job opportunities. Consumption is at the same time affected. The domestic economy covers around 75 percent of the tradable economy. To medium-scale businessmen, bank rates are sensitive.

Our large-scale entrepreneurs have long complained about the unfavorable business climate. They should be encouraged to foster new ventures and set up new business units. In this way, our economy will be shifting to the formal sector. It will grow stronger.

Tradeoffs Pemilu 2009

Bisnis Indonesia Senin, 18/05/2009 12:45 WIB

Dari satu sisi Pemilu 2009 merupakan pendorong atau stimulus ekonomi. Argumennya, karena Pemilu 2009 menyebabkan puluhan triliun rupiah dana mengalir, baik anggaran KPU dan KPUD maupun pengeluaran partai dan para calon legislator, ke dalam putaran ekonomi masyarakat.

Stimulus berlanjut hingga bulan Juli 2009 karena akan berlangsung pemilihan presiden. Bila tak selesai dalam satu putaran berarti stimulus akan berjalan hingga putaran kedua pemilihan presiden pada September 2009. Dengan demikian kalkulasi di atas kertas menunjukkan bahwa Pemilu 2009 menjadi stimulus bagi ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global.

Berapa besar stimlusnya? Ada yang memperhitungkan total pengeluaran untuk Pemilu baik dari APBN dan APBD maupun dari partai dan para calon mencapai Rp58 triliun. Dengan target PDB dalam APBN 2009 mencapai Rp5.328 triliun, berarti kontribusi ekonomi Pemilu adalah 1,08%. Jika asumsi perkiraan total pengeluaran Pemilu hanya Rp30 triliun maka kontribusinya cuma sekitar 0,6%. Kontribusi yang lumayan signifikan.

Tapi daya dorongnya akan habis setelah usai Pemilu. Hampir pasti tidak ada multiplier effect-nya ke tahun 2010 yang berakselerasi ke tahun-tahun berikutnya. Jika pengeluaran Rp30 triliun-Rp58 triliun dirata-ratakan menjadi Rp44 triliun digunakan membangun jalan, maka akan terbangun sekitar 1.100 km jalan bebas hambatan (tol).

Dengan model multiplier effect dimana kecenderungan hasrat mengkonsumsi (MPC) 0,50 angka pengganda adalah 2,00. Artinya, investasi sebesar Rp44 triliun akan menjadi Rp88 triliun. Apabila pembangunan jalan senilai Rp44 triliun dikerjakan dalam setahun, maka dana tersebut meningkatkan produksi nasional (PDB) sebesar Rp88 triliun.

Pertambahan lapangan kerja tentu akan mengakibatkan pertambahan pendapatan nasional yang akan menyebabkan konsumsi meningkat sehingga mendorong sektor riil. Para pengusaha akan membeli peralatan dan bahan bangunan dimana implisit? membayar pajak. Perekonomian akan berputar lebih cepat hingga ke tahun-tahun berikutnya. Pemerintah pun mendapatkan pajak untuk membiayai roda pemerintahan dan pembangunan.

Tradeoffs makin besar karena Pemilu 2009 tidak siginifikan mengurangi fraksi di DPR-RI. Hanya berkurang dari 10 menjadi sembilan fraksi. Akibatnya ialah sebagaimana pengalaman selama ini. Keputusan di parlemen akan ditentukan kesepakatan politik di luar sidang alias black deal. Keputusan pun lebih memihak pada kepentingan kelompok daripada kepentingan publik. Ketidakmampuan pemerintah merealisasi rencana yang sudah diundangkan selalu disikapi oleh parlemen dengan sangat permisif.

Tradeoff lain akibat Pemilu 2009 yang tidak dihitung dalam kalkulasi stimulus ekonomi ialah? produksi jutaan orang calon lagislator bersama tim sukses dan pendukungnya yang melakukan dan menghadiri kampanye. Jika sekian puluh hari kerja dikali sekian juta orang dikali produksi nasional harian per kapita, maka tradeoffs makin besar. Tambah kerugian akibat banyaknya para calon yang sakit jiwa seperti yang diberitakan media massa. Bahkan ada trade off karena praktek sogok politik untuk dapat suara menyebabkan moral hazard dalam masyarakat.

Sebenarnya penelitian sudah membuktikan bahwa demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemilu 2009 juga menyebabkan terjadi tradeoffs yang besar. Tapi, demokrasi sudah dianggap sebagai kebahagiaan baru bagi masyarakat negara sedang membangun yang terbius kemajuan negara-negara industri maju. Oleh karena pilihan dan konsensus nasional sudah diputuskan, maka akibatnya harus dipikul bersama. Tradeoffs yang besar harus ditanggung bersama oleh bangsa ini. Hidup harus memilih dan memikul apa pun konsekuensinya.

Istilah ekonomi (2)

Debt Service Ratio (DSR) ialah perbandingan kewajiban membayar cicilan dan bunga utang luar negeri dengan total penerimaan ekspor. Dalam berbagai analisis atau tulisan angka DSR sering juga dinyatakan dalam persentase, misalnya pada tahun 1996/1997 DSR Indonesia tercatat 31 persen. Secara teoritis angka tersebut sudah melampaui ambang batas, yakni maksimal 20 persen. Oleh karena itu ketika ada krisis moneter di Thailand tahun 1997, Indonesia menjadi Negara yang ikut mengalami krisis dengan kerusakan ekonomi terparah dan terpanjang.

Belakangan ini DSR jarang digunakan untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintah lebih cenderung menggunakan perbandingan jumlah utang dengan pendapatan nasional (PDB). Hal ini dapat difahami sebagai upaya meyakinkan masyarakat bahwa beban hutang luar negeri yang terus bertambah tidak membahayakan. Tetapi jika cicilan dan bunga utang dibandingkan dengan penerimaan ekspor atau DSR, maka kondisi Indonesia masih dalam keadaan yang kritis.

sumber: http://www.waspada.co.id

Pengangguran berpendidikan tinggi

WASPADA Online Tuesday, 01 September 2009 15:35

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama 2004-2009 jumlah angkatan kerja Indonesia bertambah 9,77 juta jiwa dan lapangan kerja bertambah 10,77 juta jiwa. Akibatnya total pengangguran terbuka turun cuma 0,99 juta jiwa, tepatnya dari 10,25 juta jiwa (9,86%) menjadi 9,26 juta jiwa (8,14%).

Masalah yang akan dibahas dalam edisi ini ialah pengangguran berpendidikan tinggi, baik diploma maupun strata satu. Selama periode 2004-2009 pengangguran berpendidikan tinggi bertambah 529.662 jiwa, dari 585.358 jiwa menjadi 1.115.020 jiwa. Jika direratakan, maka setiap tahun pengangguran berpendidikan tinggi bertambah hampir 106.000 jiwa. Masalah yang sangat serius, apalagi dibiarkan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut akan dilihat sebagai akibat kebijakan pemerintah, arah perkembangan karakteristik ekonomi dan sistem pendidikan tinggi. Pertama, pemerintah sudah lama menganut kebijakan zero growth dalam hal penambahan pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan tersebut jelas memperkecil peluang lulusan perguruan tinggi ikut mengisi pekerjaan di instansi atau lembaga pemerintah.

Padahal, menurut data yang pernah direlis oleh pemerintah, jumlah PNS di Indonesia hanya sekitar 4 juta jiwa. Jumlah yang kelihatannya banyak, tapi sebenarnya relatif kecil dibanding dengan 240 juta jiwa rakyat Indonesia yang harus dilayani pemerintah. Artinya hanya 1,7 persen dari total penduduk, sementara beberapa negara maju dan negara tetangga mempunyai PNS sekitar 3-4 persen dari jumlah penduduknya.

Jika porsi 3 persen digunakan, maka jumlah PNS di Indonesia perlu ditambah hingga 7,2 juta jiwa. Artinya masih dibutuhkan sekitar 3,2 juta lagi. Seandainya jumlah ini dipenuhi separuhnya atau 1,6 juta saja, maka angkatan kerja berpendidikan tinggi yang masih menganggur sebanyak 1.115.020 jiwa jelas akan terserap habis.

Kedua ialah sebagai akibat karakteristik ekonomi Indonesia. Permasalahan pokoknya ialah pertambahan lapangan kerja yang sangat kecil. Sebagaimana disebutkan di atas, pertambahan lapangan kerja selama lima tahun hanya 10,77 juta. Pengangguran lama tercatat 10,25 juta jiwa dan angkatan kerja baru bertambah 9,77 juta jiwa (total 20,02 juta jiwa). Jauh lebih besar dibanding dengan pertambahan lapangan kerja.

Kondisi tersebut menyebabkan jumlah pengangguran tetap besar dimana termasuk yang berpendidikan tinggi. Pada tahun 2004 pengangguran berpendidikan tinggi adalah 5,71 persen, meningkat menjadi 12,02 persen pada tahun 2009. Masalah pengangguran berpendidikan tinggi semakin serius karena yang bertambah bukan hanya jumlah tetapi juga persentase. Suatu lingkaran masalah yang akan bergulir seperti bola salju, kian lama semakin besar.

Karakteristik lapangan kerja yang dualistik, yakni lapangan kerja formal dan lapangan kerja informal, cenderung makin krusial atau berbahaya bagi masa depan ekonomi Indonesia. Selama lima tahun lapangan kerja lebih banyak terjadi di sektor atau bidang kegiatan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, yakni sektor informal, seperti pedagang kaki lima.

Sementara itu di sektor formal yang terjadi justeru penurunan yang berkepanjangan. Sejak tahun 2001, porsi lapangan kerja formal menurun dari sekitar 35 persen menjadi 30 persen. Sebaliknya lapangan kerja informal meningkat dari 65 persen menjadi 70 persen. Fenomena tersebut merupakan akibat iklim usaha yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan investasi PMDN, PMA maupun investasi pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Adapun lapangan kerja di sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima yang dilakukan sendiri oleh rakyat, tumbuh seiring dengan banyaknya pengangguran lama, PHK dan pertambahan angkatan kerja baru. Ironisnya lapangan kerja informal sering diganggu oleh pemerintah kota atas nama keindahan dan ketertiban. Oleh karena pedagang kaki lima tidak punya pilihan lain, maka uring-uringan dengan tim ketertiban sering menjadi berita media massa.

Ketiga ialah karena sistem pendidikan tinggi yang gagal menyeimbangkan jumlah dan mutu. Angkatan kerja berpendidikan tinggi yang dulu dianggap terbatas sekarang justeru terlalu banyak sehingga makin banyak yang menganggur. Akar masalahnya ialah mutu atau relevansi kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.

Sumber daya alam yang melimpah dan potensi pasar domestik dengan penduduk 240 juta jiwa seyogianya merupakan peluang bagi angkatan kerja berpendidikan tinggi. Peluang itu dapat diciptakan dengan cara angkatan kerja berpendidikan tinggi banyak yang menciptakan produk dan pasar baru. Banyak yang memilih tampil sebagai wirausaha sehingga kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Masalahnya sekarang ialah sebagian besar atau hampir semua angkatan kerja berpendidikan tinggi hanya menunggu lowongan kerja yang disediakan orang lain ataupun menjadi PNS. Faktor utama yang menyebabkan pendidikan tinggi tidak menghasilkan lulusan yang memiliki kewirausahaan ialah sistem yang lemah dengan pengukuran kinerja dan proses belejar mengajar.

Pada tahun 1999 Presiden BJ Habibie telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana perguruan tinggi negeri (PTN) bisa menjadi badan hukum (PT BHMN). Dengan demikian lebih mandiri mengembangkan sistem dengan indikator kinerja dan model pembelajaran baru.

Namun mandat yang diberikan dengan pola PT BHMN ternyata belum sampai pada tahap perubahan yang embuat pendidikan tinggi sebagai lingkungan dan tempat latihan menjadi wirausaha. Oleh sebab itu, perguruan tinggi masih membutuhkan perubahan signifikan sehingga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang dapat menjadikan perguruan tinggi sebagai sekolah kewirausahaan.

Adapun dua penyebab lainnya, secara bersamaan reformasi birokrasi pemerintah hendaknya tidak lagi menganut zero growth policy. Iklim usaha diperbaiki secara proaktif, dan di bawah iklim usaha yang diperbaiki itu pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Istilah Ekonomi (1)

1. Pertumbuhan Ekonomi ialah kenaikan produksi secara nasional yang dinyatakan dalam persentase. Misalnya dikatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 empat persen. Berarti hasil seluruh kegiatan produksi yang dilakukan masyarakat pada tahun 2008 mengalami pertambahan atau kenaikan rata-rata empat persen.

Misalnya, penjual pisang goreng, tahun 2007 jualannya laku sekitar 500 potong setiap hari. Tahun 2008 meningkat 20 potong (4%) atau menjadi rata-rata 520 sehari. Seorang pembuat sepatu menghasilkan 100 pasang tiap bulan pada tahun 2007. Tahun berikutnya (2008) bertambah 10 pasang (10%) menjadi 110 pasang per bulan. Demikian pula tukang jahit, pada tahun 2007 menjahit rata-rata 20 kemeja setiap bulan. Tahun 2008 menghasilkan rata-rata 22 kemeja atau meningkat 2 kemeja (10%) per bulan.

Para produsen lainnya ada outputnya meningkat misalnya tiga persen, dan ada yang menurun katakanlah 10 persen. Bahkan ada yang bangkrut tidak memproduksi lagi sama sekali. Sebaliknya ada pula yang baru membuka usaha dengan produksi tertentu. Demikian seterusnya, jika dirata-ratakan yang bertambah, tetap dan berkurang diperolehlah angka pertumbuhan empat persen.

Jika di Indonesia ada sekitar 105 juta orang yang bekerja atau memproduksi setiap hari, maka pertumbuhan empat persen berarti hasil kerja riil setiap orang tumbuh empat persen. Jadi, walaupun ada yang baru bekerja dan kehilangan pekerjaan, atau ada yang menghasilkan produksi yang lebih banyak dan sebagian lain justeru berkurang, tapi semuanya direratakan yakni tumbuh empat persen.

2. Inflasi ialah kenaikan harga-harga secara umum. Istilah lainnya ialah indeks harga konsumen (IHK atau CPI, cunsumer price index). Di Indonesia perhitungan inflasi dilakukan dengan mencatat perubahan harga sekitar 300 jenis barang dan jasa. Pencatatan dilakukan secara teratur pada sejumlah pasar dan kota, misalnya harga beras, gula, minyak goreng, cabai, tomat, pakaian jadi, dan peniti di pusat pasar Medan.

Dari pencatatan harga sekitar 300 jenis barang dan jasa tentu ada yang naik, tetap dan turun. Hasil pencatatan itu kemudian direratakan sehingga diperoleh IHK, misalnya bulan Juni 2009 besarnya IHK adalah 103,00 dan IHK bulan Juli 2009 adalah 103,50 atau naik 0,50 yang berarti terjadi inflasi 0,5 persen pada bulan Juli. Perubahan harga bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bisajuga dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Barang dan jasa yang dicatat tersebut biasanya dibagi lagi menjadi beberapa kelompok barang dan jasa, misalnya bahan makanan, makanan dan minuman jadi, sandang, pendidikan dan rekreasi, kesehatan, transpor, bahan bangunan dan lain-lain. Dalam masing-masing kelompok barang dan jasa terdapat beberapa atau belasan jenis lagi.

Konsekuensi pencatatan atas 300 jenis barang dan jasa ialah jika banyak barang dan jasa yang tetap atau tidak naik harganya, dan sebagian kecil seperti harga sembako naik banyak, maka inflasi yang rendah tidak mencerminkan biaya hidup sehari-hari yang juga naik sedikit. Itu sebabnya ketika ibu rumah tangga mengeluhkan inflasi tinggi (karena harga gula, cabai, ikan, daging dan kelapa melejit) surat kabar dan televisi memberitakan inflasi rendah.

3. Pengangguran ialah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Seseorang disebut angkatan kerja mana kala dirinya masuk dalam kelompok usia produktif, yakni 15 tahun ke atas, dan tidak berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga.

Seorang pelajar dan mahasiswa yang sudah lulus atau tamat yang tidak melanjutkan studi lagi biasanya akan mencari pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan ataupun menciptakan pekerjaan sendiri seperti menjadi pedagang, maka yang bersangkutan disebut pengangguran.

Demikian juga, jika seorang ibu rumah tangga sejati apabila kebetulan bercerai mati atau hidup, maka si wanita tersebut akan masuk dalam kelompok pengangguran. Sebaliknya seorang janda yang sebelumnya menganggur, lantas menikah dengan seorang lelaki, maka statusnya berubah menjadi ibu rumah tangga atau bukan lagi pengangguran.

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa jika para lulusan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi melanjut ke pendidikan lebih tinggi dan para janda kembali menikah, maka tingkat pengangguran di suatu negara akan turun dibandingkan dengan sebelumnya. Pola penurunan pengangguran yang demikian tidak menambah produksi nasional atau tidak menambah pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, penurunan tingkat pengangguran yang akan menambah output ialah manakala penganggur mendapat pekerjaan atau melakukan kerja sendiri dengan gaji dan upah tertentu. Oleh sebab itu data pengangguran yang menurun masih membutuhkan analisis untuk memastikan dampaknya (positif atau tidak) terhadap kehidupan masyarakat.

sumber: http://www.waspada.co.id

Pengaruh bom terhadap ekonomi

WASPADA Online Tuesday, 18 August 2009 19:11

Sejak bom Bali Oktober2005 Indonesia tak lagi pernah diteror seperti yang meledak di Jakarta pada 17 Juli 2009. Berkat kekompakan para pemimpin bangsa dalam mengurus masyarakat dan negara, situasi politik dan ekonomi terus membaik. Meskipun tidak impresif, persatuan para pemimpin sudah membuahkan kenyamanan bagi pelaku ekonomi. Semboyan ’bersama kita bisa’ terbukti menjadi modal dasar yang sangat penting bagi pasar.

Pengaitan bom Jakarta 17 Juli dengan hasil pilpres yang baru usai telah menyulut polemik tingkat tinggi. Perseteruan pemimpin yang sudah dimulai sejak menjelang kampanye terasa kian memuncak, dan ancaman bom tiba-tiba seperti ngetrend lagi. Jika direnung dengan pikiran yang jernih, kejadian itu membenarkan nasehat orang bijak yang mengatakan bahwa perseteruan pemimpin lebih berbahaya daripada pertikaian orang awam.

Dalam pidatonya Presiden SBY menyatakan alasan yang membuatnya sangat prihatin ialah karena ekonomi Indonesia yang sudah makin membaik selama ini “lagi-lagi harus mengalami keguncangan dan kemunduran, dampak buruknya harus dipikul oleh seluruh rakyat”. SBY tidak seorang diri yang menunjukkan kegalauan berlebih. Banyak pengamat juga mengatakan hal senada bahwa bom akan berdampak negatif yang luas terhadap perekonomian nasional.

Opini main stream ialah bom akan memporakporandakan perekonomian. Para pembentuk opini publik teringat krisis nasional yang diawali tahun 1997-1998. Hingga tahun 2005 banyak aksi teror sehingga ekonomi makin hancur. Oleh sebab itu kebanyakan berpendapat bahwa dengan bom 17 Juli 2009 ekonomi Indonesia akan ambruk di tengah krisis keuangan global yang baru mulai pemulihan.

Kejadian bom harus diisolasi dari perekonomian nasional dan daerah. Pengaruhnya pasti ada meski tidak signifikan, terutama terhadap pasar keuangan seperti bursa efek. Pendapat itu saya nyatakan sebagai ekonom yang faham bahwa dalam era teknologi informasi ekspektasi dan sentimen masyarakat sangat berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian.

Dalam kalimat yang lebih lugas wapres JK mengatakan, ”Orang menjadi makin waspada, tetapi tidak urung berdagang. Di Iran dan Irak yang lebih banyak bom pun orang tetap berdagang selama bisa untung. Seaman apa pun, kalau tidak bisa untung, orang tidak akan berdagang.” (Bisnis Indonesia, 23/7). Seperti biasa, JK meyakinkan dengan caranya yang tidak suka membuat lebih rumit masalah. JK menunjukkan sikap dan cara yang berbeda dengan SBY. Perbedaan yang membuat kepemimpinan mereka selama hampir lima tahun cukup solid.

Dampak pertama bom ialah korban manusia dan kerusakan hotel yang menjadi sasaran teroris. Sanak famili korban kehilangan orang yang dicintainya. Para tamu akan eksodus sehingga penerimaan hotel menurun. Dalam beberapa hari hotel-hotel lain di Jakarta ikut merasakan akibatnya. Namun semuanya merupakan dampak seketika. Elit bisnis di Jakarta segera berkonsolidasi. Mereka bersikap rasional, dan tak hendak ikut dirasuki ketakutan dan kegelisahan yang berlebihan.

Faktanya harga saham di Bursa Efek Indonesia memang sempat sedikit menurun. Tapi kemudian kembali normal dan bahkan naik. Rupiah juga tidak terpengaruh signifikan. Pekan lalu rupiah sudah menguat karena faktor eksternal dan kebijakan Bank Indonesia yang tepat waktu.

Di daerah juga kegiatan ekonomi berjalan normal. Pada 17 Juli malam saya hadir dalam acara makan malam di sebuah hotel di Medan. Esoknya ngopi dan makan siang dengan kawan di hotel yang lain. Semuanya baik-baik saja dan berjalan seperti biasa. Ketika saya tanya, petugas sekuriti mengatakan “aman-aman saja”.

Oleh karena kestabilan ekonomi sangat ditentukan oleh manajemen ekspketasi dan sentimen publik, ke depan Presiden SBY sebaiknya menjauhi gaya yang dapat mendorong kesan kegelisahan berlebihan karena pencitraan seolah-olah situasi sudah amat gawat. Harus diingat selalu bahwa ekspektasi dan sentimen masyarakat jauh lebih sensitif terhadap kestabilan konomi ketimbang letusan bom.